Pemkot Bekasi Siapkan Regulasi Atur Reklame LED
BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi berencana mengatur secara khusus keberadaan dan perizinan reklame LED. Selama ini, keberadaan reklame LED yang notabene lebih canggih dan komunikatif dianggap tidak berbeda dengan reklame diam pada umumnya.
“Sebetulnya dulu sudah ada peraturannya, cuma kami akan ubah supaya lebih update melalui peraturan wali kota. Soalnya kalau sekarang kan reklame LED disamakan dengan reklame biasa,” ujar Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi Widayat Subroto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).
Widayat mengatakan, peraturan wali kota terbitan 2012 yang saat ini menjadi acuan tidak cukup mengakomodasi keberadaan reklame LED yang kian menjamur. Pasalnya, saat itu keberadaan LED masih terhitung jari. Sementara saat ini perkembangan teknologi semakin meniscayakan digitalisasi di segala lini, termasuk periklanan melalui reklame.
“Tujuannya untuk apa? Dari 2012 belum pernah ada pembaruan peraturan wali kota terkait dengan reklame. Kondisi sekarang kan sudah menuntut itu,” ujar Widayat. “Artinya, sudah banyak reklame LED dan akan makin berkembang. Karena itu (reklame LED) lebih adaptif dengan kondisi pengguna jalan,” katanya. Peraturan yang spesifik mengatur soal reklame LED kian mendesak. Menurut Widayat, Kota Bekasi telah tertinggal dengan beberapa kota metropolitan lain. Provinsi DKI Jakarta, misalnya, sudah mengatur perbedaan penghitungan biaya reklame LED sejak lima tahun silam melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014.
“Kami coba juga ikut berkembang karena sudah agak terlambat dengan Jakarta. Jakarta sudah berubah. Makanya kami tahun ini coba ubah juga,” kata Widayat. Nanti, mekanisme pembedaan penghitungan biaya reklame LED dengan reklame biasa juga bakal diakomodasi pada peraturan walikota yang baru.